Home Fokus Nasional Pemerintah butuh kerjasama masyarakat dalam penyaluran dana bansos

Pemerintah butuh kerjasama masyarakat dalam penyaluran dana bansos

Oleh : rafika salima

Mahasiswa Universitas islam negri arraniry, fakultas ushuluddin dan filsafat, jurusan sosiologi agama

 

Wabah covid 19 telah menyebar keseluruh penjuru negri, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhirnya wabah virus, hingga saat ini vaksin untuk mengobati covid 19 pun masi belum di temukan.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk memutus mata rantai covid 19, mulai dari sistem lockdown dan sistem-sistem yang di terapkan pemerintah lainnya, hal ini membuat masyarakat menjadi tidak bebas dalam beraktivitas seperti biasanya, belum lagi keluarga yang kurang mampu, mereka harus keluar rumah untuk mencari rezeki menghidupi keluarga dirumah. Wabah ini telah melumpuhkan segala jenis provesi, dan membunuh perekonomian masayarakat luas.

Untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menolong perekonomian masyarakat, terlebih untuk masyarakat yang kurang mampu. Salah satu upaya pemerintah adalah mengadakan penyaluran dana bansos di tengah pandemi covid 19, berupa BST atau bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai atau BLT desa. Namun sangat di sayangkan dana yang di salurkan dari pemerintah itu sampai saat ini belum juga beres.

Di kutip dari liputan.6 Jakarta- Presiden Joko Widodo (jokowi) menyoroti proses penyaluran bantuan di tengah pandemi covid-19 kedua bantuan ini adalah BSTdan BLT desa. Kedua bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan, yang di berikan selama 3 bulan berturut-turut , apa yang membuat jokowi memberi perhatian khusus pada BLT dan BST ?

“sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih ada terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum di terima oleh masyarakat kemudian juga untuk Bansoso Tunai ini juga baru kurang lebih 25 persen yang di terima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen lagi yang belum diterima, “jelas jokowi saat menyampaikan pernyataan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16\5\2020), di kutip dari presidenri.go.id.

Oleh karna itu jokowi langsung memerintahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran dana bansos tersebut di sederhanakan.

“Demgan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT,RW, atau kepala desa,” tegas jokowi

Adapun bantuan sosial yang telah di berikan pemerintah kepada massyarakat berupa penggratisan listrik untuk pelanggan 40VA, dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900A bersubsidi, bantuan kartu sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan yang di berikan kepada 10 juta keluarga, BLT desa dan BST.

Dengan demikian harusnya masyarakat juga ikut andil dalam penyaluran dana bansos yang di salurkan oleh pemerintah, seperti yang di katakan presiden Joko Widodo, masyarakat harus menanyakan kepada RT,RW dan kepala desa mengenai dana bansos.

Jika kita lihat sekarang ini masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima dana bansos,tetapi faktanya hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapat bantuan berupa dana bansos. Maka peran masayrakat juga sangat di perlukan dalam meninjau penyaluran dana bansos.

detikNews jakarta – kementrian sosial (kemensos) terus memastikan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama pandemi virus corona telah sampai ke masyarakat. Sebelumnya Menteri Sosial, Juliari P Batubara, telah mengintruksikan jajarannya untuk terus mengontrol proses distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19.

“Daerah tangsel ini kemarin mendapatkan apresiasi dari sekretaris jendral (sekjen) Kementrian Sosial (kemensos) karena sangat aktif untuk memverifikasi Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS) dari keluarga penerima manfaat (KPM) “ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (9\5\2020)

Dengan banyak nya keluhan dari masyarakat terkait dana bansos yang di salurkan pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 membuat Kementrian Sosial terus berupaya mencari cara agar bantuan bansos tersebut betu-betul tepat sasaran. Oleh karena itu pemerinta menggunakan data untuk menyelesaikan masalah tersebut.

detikNews- Syahbudin berpesan jika ada warga yang belum terdata atau masuk dala, bansos sembako agar segera dievaluasi dan diisi datanya untuk diserahkan kepada pihak terkait.

“saya kira kemensos akan meminta kepada pemerintah daerah yang mendapat alokasi bantuan sosial membuka secara transparan daftar penerima bansos sembako dan dana tunai di kantor-kantor kelurahan desa,”

Bagi kemensos dengan membuka daftar nama penerima bantuan sosial dari pemerintah ini dan dana tunai merupakan salah satu jalan untuk mencipatkan transparasi dari penyaluran bansos tersebut. Dengan di lakukan nya cara seperi itu, otomatis masayarakat sendiri bisa saling mengawasi siapa-siapa saja penerima dana bansos.

Telah banyak cara dan upaya yang di keluarka pemerintah untuk menyeimbangi perekonomian masyarakat di tengah wabah covid-19 ini, salah satu caranya adalah menyalurkan bansos kesetiap daerah, namun hal ini juga butuh kerja sama dengan masyarkat sekitar yang terus mengawasi dana bansos.

Jika masyarakatpun ikut andil dalam penyaluran dana bansos dari pemerintah, maka dana yang di salurkan untuk menyeimbangi perekenomian masayarakat di tengah wabah covid-19 ini akan berjalan dengan lancar dan akan tepat sasaran pasti nya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here