Home Aceh Menatap Perdamaian Aceh

Menatap Perdamaian Aceh

236

Oleh Fitri Saharayani, Prodi Aqidah Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry

Melihat lorong ingatan, jejak pelanggaran HAM pada masa konflik di Aceh, penting kita untuk mengetahui kejadian konflik yang terjadi di masa lalu, terlebih lagi untuk generasi mileanial sekarang yang terkadang masih buta dengan sejarah, jangan sampai cerita konflik dimasa lalu hanya dianggap sebagai dongeng oleh generasi milenial sekarang ini.

Penting diketahui masa konflik Aceh, Sebagaimana yang kita ketahui Aceh dulu memiliki sejarah kelam yang mungkin saat ini bnyak generasi milienial buta akan hal itu. Puluhan tahun daerah tanah rencong dilanda konflik berkepanjangan banyak orang-orang mati sia-sia dan hilang sampai saat ini belum diketahui keberadaanya, karena apa yang terjadi pada masa itu melampaui akal sehat jika dibayangkan pada masa sekarang.

Beberapa hal yang terjadi pada masa itu melompati akal sehat kita, karna jika kita pikir sekarang hal seperti itu sudah tidak mungkin lagi terjadi, nah ini menunjukkan betapa tragisnya peristiwa yang terjadi pada masa itu.

Kita dapat dikatakan damai padahal itu dusta, kata perdamaian hanya sebatas penenang padahal kita tidak dalam keadaan damai secara individu, konflik di Aceh menghasilkan perjanjian damai yang diupayakan oleh pemerintah indonesia sebagai penyelesaianya. Perjanjian tersebut berhasil mempertemukan para elit yang berkonflik. Namun, apakah masyarakat yang terdampak konflik juga dapat pulih dari trauma konflik dan mampu membangun kembali kehidupannya?

Tentu saja tidak dapat pulih secara utuh mungkin sembuh secara fisik namun tidak secara psikologisnya dikarenakan masih ada trauma psikologi (psychology traumatic), terlebih lagi keluarga yang di tinggal korban pada masa itu yang masih hidup dimasa saat ini tentu saja mereka hidup dengan bayangan masa lalu. Dimana mereka merasakan pristiwa yang terjadi dan bayangannya masih sangat jelas diingatan seolah peristiwa itu terjadi baru kemarin.

Impunitas yang terjadi dimasa lalu dimana selama masa itu, secara bersamaan kita menyaksikan sejumlah kebijakan politik yang berkenaan dengan langkah hukum atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, telah dilakukan. Namun, seperti yang ditebak, langkah selanjutnnya justru berakhir dengan absennya para pelaku dari hukuman dan lepasnya tanggung jawab negara kepada para korban dalam sederet peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di aceh. Jadi bagaimana dengan hak asasi para korban dan kelurganya yang masih hidup sampai saat ini.

Problematika impunitas telah menjadi pokok bahasan penting dalam forum-forum internasional dalam hak-hak asasi manusia. Beberapa prinsip hak-hak korban pelanggaran berat hak asasi manusia, yang perlu di promosikan berkaitan dengan siklus impunitas yang terjadi di Aceh, diantaranya:

Pertama, jaminan atas hak untuk mengetahui (the right to know). Korban dari kejahatan HAM dan masyarakat sipil berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Aceh selama priode-priode masa itu.

Kedua, jaminan atas hak untuk mendapatkan keadilan (right to justice).

Ketiga, jaminan atas hak untuk memperoleh reparasi (right to reparation), jaminan reparasi bagi individu korban meliputi jaminan atas prinsip-prinsip restutisi, kompensasi, rehabilitas serta upaya khusus jika terdapat kasus penghilangan paksaan (forced disappearance).

Sebuah perdamaian bukan semata-mata tidak adanya kekerasan atau kekerasan secara terang-terangan (overt violence), tetapi perdamaian itu mencangkup wujud keadilan sosial, ekonomi dan politik. Artinya, perdamaian mengandung makna lebih dari tidak adanya perang atau permusuhan.

Paska perjanjian damai, damai bukan jadi kosa kata baru lagi bagi generasi muda. Bahkan kata damai sudah diperkenalkan di keluarga maupun sekolah. Mungkin saat ini memang sudah tidak ada lagi kontak senjata secara terbuka atau mayat yang bergelimpangan di depan mata, namun damai belum benar-benar terasa belum hidup dalam tubuh dan alam sekitar.

Kata damai masih menjadi pemanisa dalam upaya membangun kembali wilayah karena masyarakat masih belum pulih dari trauma, masih ada rasa saling curiga satu sama lain maupun rasa ketakutan karena peraturan yang di berlakukan cenderung memunculkan konflik baru serta pelanggaran hak asasi.

Memasuki angka 15 tahun sudah usia perdamaian Aceh. Ini tentunya bukanlah waktu yang lama, tetapi bukan juga waktu yang singkat. Perdamaian yang dirasakan berkurang, hanya hilangnya tindakan kekerasan, tetapi esensi damai itu sendiri belum benar-benar terasa dalam masyarakat. Secara umum orang memaknai damai adalah hilangnya suasana perang, sudah tidak ada lagi tindakan kekerasan, atau sudah tidak ada lagi konflik di tengah masyarakat.

Meminjam istilah Johan Galtung (1975), bapak ilmu perdamaian dari Norwegia, kebanyak orang mengartikan perdamaian sebagai sebuah keadaan tiadanya perang. Padahal, perdamaian lebih bermakna jika dimaknai sebagai perdamaian positif, yaitu sebuah keadaan lebih dari sekedar tiadanya perang/konflik.

Pemaknaan damai seperti ini, dalam teori perdamaian menurut Johan Galtung sebagai damai negatif (negative peace). Dalam konsep ini perdamaian hanya dilihat apa yang tampak di permukaan, walau realitas sesungguhnya masyarakat masih mengalami penderitaan.

Adapaun sebenarnya damai yang sesungguhnya yang sangat diharapkan oleh masyarakat Aceh adalah terciptanya keadilan sosial dan membentuk suasana aman, nyaman, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dan damai yang seperti inilah yang dalam teori perdamaian disebut damai positif (positive peace).

Damai tak bisa jika hanya sekedar slogan yang dibunyikan oleh para penguasa. Justru damai harus membumi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Setiap orang adalah agen perdamaian dan negara bertanggung jawab untuk memastikan perdamaian itu terwujud.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here