Home Aceh Corona Mengganas : Lock Down Jadi Solusi Akhir Kota Medan?

Corona Mengganas : Lock Down Jadi Solusi Akhir Kota Medan?

Oleh Qisti Pristiwani

Mengganasnya wabah virus corona di Kota Medan, membuat hampir semua aktivitas kehidupan masyarakat lumpuh. Transportasi dibatasi, sekolah dan kampus diliburkan, perhotelan, restoran, wisata dihentikan, beribadah tidak lagi di masjid, aktivitas perbisnisan, jual-beli pun berkurang.

Aktivitas tersebut terpaksa harus dihentikan mengingat semakin bertambahnya jumlah korban covid-19 di Medan. Hingga 19 April 2020, tercatat jumlah korban covid-19 sebanyak 234 orang PDP, 60 orang positif, 7 orang meninggal dan 7 orang sembuh. Namun, keadaan ini membuat masyarakat bingung.

Di satu sisi masyarakat takut terpapar covid-19. Tapi di sisi lain, mereka harus tetap bekerja di luar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Keadaan ini sangat dirasakan para pekerja yang hanya memiliki gaji harian, seperti pedagang kaki lima, ojek online, industri rumahan dan lainnya.

Mengutip dari tribunnews.com, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effrendi menyebut wabah virus Corona atau Covid-19 sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), 31/03). Hal tersebut beliau sampaikan melihat terjadi peningkatan korban covid-19.

Namun, Pemerintah Kota (Pemko) Medan secara resmi meningkatkan status siaga Darurat Bencana Non Alam yang ditetapkan sejak 17 Maret lalu, menjadi Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit pada 1 April 2020. (Sumutpos.co.)

Dengan meningkatnya status ini, gugus tugas penanganan covid-19 akan mengawasi social distancing serta physical distancing di lingkungan masyarakat. Pemko Medan pun mulai menyalurkan bantuan beras untuk mengatasi perlambatan ekonomi ini.

Kenaikan status ini menandakan ketidakmampuan pemerintah membendung persebaran covid-19 sejak awal. Langkah-langkah yang diambil guna menanggulangi wabah ini belum efektif. Kebijakan social distancing dan physical distancing bukan menjadi solusi yang solutif untuk penanganan wabah. Kelambanan pemerintah mengambil sikap membuat semakin meningkatnya zona merah di wilayah Medan. Sehingga jumlah korban terpapar pun terus meningkat.

Seharusnya, pemerintah sigap siap siaga sedari awal masuknya wabah ini di wilayah tanah air. Berani mengambil kebijakan lock down menjadi satu-satunya pilihan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Namun, realita saat ini malah sebaliknya. Penguasa malah abai, tidak serius dan menunda-nunda mengambil sikap dalam penanganan wabah dengan alasan perekonomian. Mempertimbangkan kebijakan lock down akan mengakibatkan perekonomian anjlok. Tidak ada pemasukan bagi daerah.

Sementara pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa lock down tersebut. Sehingga, untuk menaikkan status bencana pun harus menunggu berjatuhnya korban dahulu, barulah dinaikkan menjadi Tanggap Darurat Bencana Wabah. Dengan adanya status ini, pemerintah daerah baru bisa menyalurkan bantuan beras kepada masyarakatnya.

Tentu saja kebijakan ini bukanlah menjadi solusi tuntas permasalahan ini. Masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap harus keluar rumah untuk bekerja dan membeli kebutuhan pokok lainnya seperti lauk-pauk. Melihat hal ini, akankah wabah dapat tertangani dan segera berakhir?

Begitulah model kepemimpinan ala kapitalis-liberal. Asas manfaat mendominasi berbagai kebijakan yang ditempuh. Penguasa masih mempertimbangkan untung rugi terhadap masyarakatnya sendiri.

Ia tidak melihat permasalahan dari akar-akarnya. Sehingga apapun kebijakan yang diterapkan, terkesan berlepas tangan dan mengulur-ulur waktu untuk menangani wabah ini agar tidak begitu banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan pemerintah.

Dari hal ini tampak semakin jelas bahwa sistem kapitalis-liberal gagal melahirkan pemimpin yang mampu cepat tanggap mengatasi problema. Konon lagi memberikan solusi yang solutif.

Hal ini akan berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam kaffah dibawah kendali seorang khalifah. Atas keimannya kepada Allah, khalifah mampu menyelesaikan persoalan kehidupan tanpa menimbulkan permasalahan cabang lainnya.

Khalifah menempatkan dirinya sebagai pengurus dan pelindung masyarakat. Karena ia memahami akan beratnya pertanggung jawaban seorang pemimpin di hadapan Allah kelak. Hal ini mendorong khalifah senantiasa memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dibanding kepentingan lainnya.

Sehingga, khalifah akan senantiasa serius menangani problema yang menimpa wilayah kekuasannya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab menangani wabah penyakit Tha’un. Beliau memegang erat syari’at dalam menanggulangi wabah ini.

Beliau memberlakukan lock down sebagaimana tuntunan sabda Rasulullah saw “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR al-Bukhari).

Kebijakan ini ditempuh tanpa menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sebab, mereka yakin Khalifah tidak akan berlepas tangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem perekonomian Islam yang dijalankan negara tidak membuat terjadinya ketidak stabilan ekonomi sekalipun terjadi wabah.

Kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin pemenuhannya. Dengan demikian kebijakan lock down ini menjadi solusi tuntas penanganan wabah dengan waktu yang singkat. Begitulah sistem kepemimpinan di dalam Islam yang mampu memberikan ketenangan.

Sudah seharusnya kita kembali kepada sistem Islam dan mengambil solusi-solusi Islam. Islam mampu mencetak pemimpin yang peka terhadap persoalan kehidupan. Sehingga masyarakat akan sejatera hidup dibawah naungan sistem pemerintahan Islam, yakni negara khilafah Islamiyyah. Wallahua’lam bisshowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here