Home Aceh Bakar semangat peserta LK2 HMI Cabang Sigli, Senator Fachrul Razi Paparkan Hubungan...

Bakar semangat peserta LK2 HMI Cabang Sigli, Senator Fachrul Razi Paparkan Hubungan Pusat Daerah

262

Sigli. Senator Fachrul Razi menjadi Pemateri LK 2 HMI Cab. Sigli, latihan kader dan latihan khusus Kohati ini digelar di Aula Kantor Bupati Pidie. Minggu (09/01/2021)

Dalam paparan materinya Senator Fachrul Razi kembali mengatakan pentingnya hubungan pusat dan daerah.

“Tentang pemerintah daerah sangat beragam mulai dari sistem yang sangat sentralistis hingga ke desentralisasi, konsentrasi hingga dekonsentrasi, dan tugas pembantuan ”  ungkap Fachrul Razi.

Senator asal Aceh yang juga merupaka Ketua Komite I DPD RI menambahkan, terkait dengan Indonesia, beberapa daerah tertentu sudah menjadi daerah desentralisasi asimteris hal yakni Papua dan Aceh.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua  UU Otonomi Khusus bagi Papua menjadi solusi bagi daerah Papua untuk mengatur daerahnya sendiri, pada hakikatnya keputusan ini mengandung cita-cita luhur.

Beberapa yang mendasar dalam pengaturan undang-undang  tersebut. Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.

Kedua, pengakuan hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar.

Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berciri antara lain:

a) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama dan kaum  perempuan.

b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi pada umumnya dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

c) Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Mejelis Permusyawaratan Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

“Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri”. Tambah Fachrul Razi

“Desentralisasi asimetris bagi semua daerah Indonesia walaupun terkesan sulit, namun jika dilakukan bersama  maka akan mudah untuk dilaksanakan. Apabila ditelaah desentralisasi asimetris memang berasal dari konsep negara federal namun belakangan akhirnya konsep ini berkembang sehingga di beberapa negara sudah menggunakan hal yang serupa”. Tegasnya []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here